Bagian Ketiga
Cadangan Pangan Nasional

Paragraf 1
Umum


Pasal 23

    (1) Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan 
        Pangan Nasional.
    (2) Cadangan Pangan Nasional terdiri atas:
        a. Cadangan Pangan Pemerintah;
        b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;dan 
        c. Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 24

    Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan untuk mengantisipasi:
    a. Kekurangan Ketersediaan Pangan;
    b. Kelebihan Ketersediaan Pangan;
    c. Gejolak harga Pangan;dan/atau 
    d. Keadaan darurat.

Pasal 25

    Cadangan Pangan Nasional dapat dimanfaatkan untuk kerja sama internasional dan Bantuan Pangan luar negeri.

Pasal 26

    Pemerintah dapat mengembangkan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pangan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam 
    pengembangan Cadangan Pangan Nasional.

Paragraf 2
Cadangan Pangan Pemerintah


Pasal 27

    (1) Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(1), Pemerintah menetapkan 
        Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
    (2) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari Produksi Pangan dalam 
        negeri.
    (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
        a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
        b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 
        c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 28

    (1) Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah. 
    (2) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan 
        tingkat kebutuhan.
    (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah diutamakan melalui pembelian Pangan Pokok produksi dalam negeri, terutama 
        pada saat panen raya.
    (4) Ketentuan mengenai penetapan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan pengadaan 
 Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(3)diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

    (1) Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pemerintah desa menetapkan jenis dan jumlah cadangan
        Pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.
    (2) Cadangan Pangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada 
        ayat(1) bersumber dari produksi dalam negeri.

Pasal 30

    (1) Pemerintah menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan,dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.
    (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan secara terkoordinasi 
        dengan memperhatikan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Cadangan 
        Pangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 31

    (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1) dilakukan untuk menanggulangi:
        a. Kekurangan Pangan;
        b. Gejolak harga Pangan;
        c. Bencana alam;
        d. Bencana sosial; dan/atau
        e. Menghadapi keadaan darurat.
    (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan dengan:
        a. Mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga;dan 
        b. Tidak merugikan konsumen dan produsen.
    (3) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah berhak mengatur penyaluran Cadangan Pangan 
        Pemerintah Daerah.

Pasal 32

    (1) Pemerintah menugasi kelembagaan Pemerintah yang bergerak dibidang Pangan untuk mengelola Cadangan Pangan
        Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (2) Kelembagaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sarana, jaringan, dan infrastruktur
        secara nasional.
    (3) Dalam pengelolaan cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat menunjuk kelembagaan daerah dan/atau bekerjasama 
        dengan kelembagaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Paragraf 3
Cadangan Pangan Masyarakat


Pasal 33

    (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
    (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan 
        lokal.